Rencana Kerja ยป Rencana Strategis Kejaksaaan RI 2012

PERATURAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER-047/A/JA/12/2011

T E N T A N G

RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUNLIK INDONESIA,

 

Menimbang :
  1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2011 tanggal 20 Mei 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012 yang didalam pelaksanaannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2012;
  2. Bahwa Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012 memuat arah kebijakan Kejaksaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, yang merupakan komitmen Kejaksaan dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum di dalam rangka mendukung kesinambungan pembangunan nasional;
  3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia tentang Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012.
Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 Nomor 113 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4463);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4464);
  10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
  11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
  12. Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  13. Keputusan Presiden Nomor 127/P Tahun 2010 tanggal 25 Nopember 2010 tentang Pengangkatan Bapak Basrief Arief, SH, MH. sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia;
  14. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
  15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  16. surat Edaran Menteri Keuangan Nomor: 01/MK.2/2011 tentang Alokasi Anggaran Kementrian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2012;
  17. Surat Edaran Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No.0091/M.PPN/03/2011 dan SE-189.1/MK.02/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pagu Indikatif dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun2012;
  18. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-690/A/JA/01/2010 tentang Petunjuk Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Kejaksaan;
  19. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014;
  20. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-009/A/JA/01/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menimbang :

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG RENCANA KERJA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012.

Pasal 1

Menetapkan :
  1. Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2012 adalah dokumen perencanaan pembangunan Kejaksaan untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2012 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2012 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2012.
  2. Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2012 ini merupakan arah kebijakan Jaksa Agung Republik Indonesia sebagai pemimpin dan penanggung jawab tertinggi Kejaksaan dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan.
  3. Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    • Buku I sebagaimana dimuat dalam Lampiran I, yang terdiri dari:
      • Pendahuluan tentang: Latar Belakang, Potensi, Permasalahan dan Tantangan Pokok Tahun 2012, Sasaran, Prioritas, serta Kebijakan Pengarusutamaan Pada Pembangunan Nasional Tahun 2012.
      • Agenda Pembangunan Kejaksaan Tahun 2012 tentang Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia, Tema Pembangunan Kejaksaan Tahun 2012, Tujuan dan Sasaran.
      • Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2012 tentang: Kegiatan Pokok Dalam Program Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2012, dan Rekomendasi Hasil Rapat Kerja Kejaksaan Tahun 2011.
      • Penutup.
    • Buku II tentang Matrik Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagaimana dimuat dalam Lampiran II;

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini.

 Pasal 2 
Menetapkan :
  1. Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2012 sebagaimana doimaksud dalam Pasal 1 merupakan pedoman bagi Pejabat eselon I, Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung RI, Kepala Pusat, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri, serta Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri, dalam:
    • Melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing;
    • Menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun masing-masing satuan kerja/bidang/unit kerja sebagaimana formulir Rencana Kerja Kejaksaan Tahun 2012 dalam lampiran Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini; serta
    • Dalam penyusun laporan keuangan dan kinerja.
  2. Dalam menyusun Rencana Kerja selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) di atas, para Pejabat eselon I dan Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung, serta Kepala Kejaksaan Tinggi, wajib membuat Visi dan Misi masing-masing.
Pasal 3
menetapkan :
  1. Pejabat-pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diwajibkan membuat laporan keuangan dan kinerja : triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
  2. Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan langsung, secara berjenjang, yaitu sebagai berikut:
    • Kepala Cabang Kejaksaan Negeri ke Kepala Kejaksaan Negeri;
    • Kepala Kejaksaan Negeri ke Kepala Kejaksaan Tinggi;
    • Pejabat eselon II di lingkungan Kejaksaan Agung kepada Jaksa Agung Muda masing-masing;
    • Atase Teknis Kejaksaan RI pada Perwakilan Indonesia di Luar Negeri kepada Jaksa Agung Muda Pembinaan dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan;
    • Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Badan dan Jaksa Agung Muda ke Jaksa Agung Muda Pembinaan, dan Kepala Biro Perencanaan.
  3. Khusus untuk Staf Ahli Jaksa Agung RI, diwajibkan membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja Kejaksaan Republik Indonesia yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja, yang disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembinaan, dan Kepala Biro Perencanaan.
  4. Akhir periode pelaporan adalah sebagai berikut:
    • Laporan bulanan adalah tanggal terakhir dari setiap bulan;
    • Laporan triwulan pertama adalah tanggal 31 Maret, triwulan kedua adalah tanggal 30 Juni, triwulan ketiga adalah tanggal 30 September dan triwulan keempat adalah tanggal 31 Desember;
    • laporan tahunan adalah tanggal 31 Desember.
  5. Selain pelaporan keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 3 dan ayat 4, laporan dapat disampaikan sewaktu-waktu secara insidentil atas permintaan pimpinan dan/atau atasan langsung.
  6. Laporan Keuangan dan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat 2 poin kedua disampaikan kepada Jaksa Agung Republik Indonesia dengan tembusan Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan paling lambat 5 (lima) hari setelah berakhirnya periode laporan.
Pasal 4  
 menetapkan :

Jaksa Agung Muda Pembinaan Cq. Kepala Biro Perencanaan menyusun laporan keuangan dan kinerja triwulanan dan tahunan Jaksa Agung Republik Indonesia, untuk disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012.

Pasal 5
menetapkan :

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) merupakan bahan pertimbangan bagi analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 6
menetapkan :

Di dalam penyusunan laporan kinerja agar berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan.

Pasal 7
menetapkan :

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

 

Ditetapkan: Jakarta

Pada Tanggal: 29 Desember 2011

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

 

BASRIEF ARIEF



PENCARIAN PERKARA

 

TAUTAN

 
 
 
 

STATISTIK PERKARA

 

STATISTIK JAKSA & PEGAWAI

 

RENJA KEJAKSAAN RI

 

RENJA KEJATI JATENG

 

BURONAN KEJATI

Jika Anda mempunyai informasi buronan ini, Anda dapat menghubungi:

+62-24-8413985