Profile ยป Sejarah Kejati Jateng

Istilah Kejaksaan sudah ada di Negara Republik Indonesia sejak masa Kerajaan-kerajaan Hindhu-Jawa di Nusantara, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya pada saat Prabu Hayam Wuruk berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para dhyaksa tadi. Kesimpulan ini didukung oleh peneliti H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (opzichter) atau hakim tertinggi (oppenrrechter). Peneliti asal Belanda, Krom dan Van Vollenhoven bahkan menyebut bahwa Mahapatih Gajah Mada, adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, lembaga yang memiliki hubungan dengan tugas jaksa dan lembaga Kejaksaan antara lain adalah Openbaar Ministerie (Lembaga Penuntutan Publik). Lembaga ini berperan sebagai Magistraat (Pengadil) dan Officier van Justitie (Pengacara) di dalam sidang Landraad (Pengadilan Negeri), Jurisdictie Geschillen (Pengadilan Yustisi) dan Hooggerechtshof (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen.

Secara yuridis Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Negara Republik Indonesia diproklamasiakan. Kejaksaan dipergunakan secara resmi dalam Undang-undang bala tentara pendudukan Jepang nomor 1 tahun 1942, yang kemudian diganti oleh Osuma Seirei Nomor 3 Tahun 1942, Nomor 2 Tahun 1944 dan Nomor 9 Tahun 1944. Peraturan tersebut tetap dipergunakan Negara Republik Indonesia bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dengan surat Nomor: 5263/DPR-GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 dan surat Nomor: 5261/DPR-GR/1961 Tanggal 30 Juni 1961 perihal Pengesahan Rancangan Undang-undang Tentang Kentuan-ketentuan Pokok Kejakasaan Republik Indonesia, yang kemudian disahkan oleh Presiden Ir. Soekarno.

Kejaksaan Republik Indonesia berdiri bedasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Undang-undang Dasar 1945 pada Tanggal 22 Juli 1960. Pada kesempatan tersebut Sidang Kabinet memutuskan Kejaksaan Republik Indonesia menjadi Departemen yang berdiri sendiri, dipisahkan dari Departemen Kehakiman. Putusan ini kemudian dilegalisir dengan Keputusan Presiden Nomor 204 Tahun 1960.

Pada Tanggal 30 Juni 1961 Pemerintah mengesahkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk mengatur dan menetapkan kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat revolusi dan menempatkan Kejaksaan Republik Indonesia dalam struktur organisasi departemen, dengan disahkannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, yang berada di Ibukota Provinsi Jawa Tengah membawahi 36 Kejaksaan Negeri dan 1 Cabang Kejaksaan Negeri Semarang di Pelabuhan. Sebagai salah satu Lembaga Penegakan Hukum di Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah memiliki peranan penting di dalam proses penegakan hukum khususnya di wilayah Jawa Tengah.

Mr. IMAM BARDJO merupakan Kepala Kejaksaan Tinggi pertama yang memimpin Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, selain sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, beliau merupakan salah satu tokoh yang memprakarsai berdirinya Universitas Diponegoro Semarang. Karena jasa beliau, saat ini nama Imam Bardjo di abadikan menjadi salah satu Nama Jalan di Kota Semarang, selain juga menjadi nama Aula di Kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Setelah Kepemimpinan Mr. IMAM BARDJO sampai sekarang, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah mengalami pergantian Kepemimpinan sebanyak 28 kali, dengan rincian sebagai berikut: 1. Mr. IMAM BARDJO (1954-1958); 2. SOEDALTO, SH. (1958-1960); 3. BOEDI SOETRISNO, SH. (1961-1966); 4. SOEHERMAN, SH. (1966-1968); 5. SOEGIRI TJAKRO DIDJOJO, SH. (1968-1972); 6. SATMOKO, SH. (1972-1974); 7. R. ABDOEL WIRADI K. SH. (1974-1982); 8. MUNTARUM, SH. (1982-1986); 9. SOEDHARNO KARTOSUHARDJO, SH. (1986-1988); 10. H. RIDWAN SANI, SH. (1988-1990); 11. R. DJOKO MOELYO MANGOEN PRAWIRA, SH. (1990-1993); 12. H. HARY MOERDJONO, SH. (1993-1995); 13. ISMUJOKO, SH. (1995-1996); 14. BINTORO, SH. (1996-1998); 15. MASFAR ISMAIL, SH. (1998-1999); 16. SUWARSONO (1999-2000); 17. SYUKRI, SH. (2000-2001); 18. TN. SYAMSYAH, SH. (2001-2002); 19. H. SOEKARNO YUSUF, SH. (2002); 20. SUHARTO A. SATARI, SH. (2002-2003); 21. J. PARJANTO, SH. (2004-2005); 22. PARNOMO, SH. MH. (2005-2006); 23. ISMAIL, SH. (2006-2007); 24. KADIR SITANGGANG, SH. (2007-2008); 25. WINERDI DARWIS, SH. MH. (2008-2009); 26. SALMAN MARYADI, SH. MH. (2009-2010); 27. WIDYOPRAMONO, SH. MM. (2010-2011); 28. BAMBANG WALUYO SH. MH. (2011-2012) dan saat ini Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dipimpin Drs. ARNOLD B M ANGKOUW, S.H. 











Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah bertempat di Jl. Pahlawan No. 14 sejak tahun 1973, yang semula berada di Jalan Ki Mangun Sarkoro, dan sebelumnya pernah juga menempati di gedung setan di Jl. Imam Bonjol, Semarang.

Pada saat J. PARJANTO, SH menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah (2004-2005) gedung kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah mengalami renovasi, yang semula berlantai 2 menjadi 6 lantai. 

PENCARIAN PERKARA

 

TAUTAN

 
 
 
 

STATISTIK PERKARA

 

STATISTIK JAKSA & PEGAWAI

 

RENJA KEJAKSAAN RI

 

RENJA KEJATI JATENG

 

BURONAN KEJATI

Jika Anda mempunyai informasi buronan ini, Anda dapat menghubungi:

+62-24-8413985