Konsultasi Hukum » Daftar

Daftar Pertanyaan Konsultasi Hukum


Nama ADIMAS BRAMANTYA A.I
Alamat JL.DIPONEGORO NO 25A SALATIGA
Pertanyaan apakah di saat di perintahkan oleh kejaksaan tinggi untuk mengembalikan uang negara yang di salah gunakan dan akan di kembalikan ke kas negara apakah terdapat bukti pembayaran yang di berikan oleh kejaksaan kepada orang yang mengembalikan uang ke kas negara itu? mohon jawabannya trimakasih
Jawaban

Terima Kasih Sudah mengunjungi Web Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah

Apabila pengembalian uang negara yang disalahgunakan langsung disetorkan ke kas negara maka akan mendapatkan tanda bukti setor ke kas negara, dan apabila pengembalian tersebut disetorkan melalui Kejaksaan maka Kejaksaan akan memberikan tanda bukti penerimaan uang tersebut.

Nama Bagyo supriyanto
Alamat sabrang rt02 rw 06, karangan, karanganom
Pertanyaan Dengan hormat, Didesa kami ada lhan tanah negara (OG) bekas koplang andong, saat ini sudah sekitar 2tahun dibangun kios oleh kepala desa, ternyata bangunan itu tidak ada IMB dan tidak ada surat2 ijin lainya. Apakah tindakan itu termasuk pidana seperti apa yg tertulis dalam pasal 424 KUHP atau tidak, klo iya proses hukumnya bagsimana, terima kasih Hormat saya,
Jawaban

Terima kasih sebelumnya kepada bpk. Bagyo yang telah mengunjungi website kajati jateng

Langsung saja ya pak..

Berkaitan dengan pertanyan-pertanyaan pak bagyo tersebut sebenarnya ada pont-point yang perlu dipertegas antara lain yang berkaitan dengan status tanah bekas koplang andong yang kemudian dibangun kios oleh kepala desa, berasal dari mana dana pembangunan kios tersebut. Dst. Namun kami akan mencoba memberikan gambaran jawaban atas pertanyaan pak Bagyo sbb :

-  Jika kita menyebutkan tanah Negara artinya adalah tanah sebagai obyek dan Negara sebagai subyeknya dimana Negara sebagai subyek mempunyai hubungan hukum tertentu dengan obyeknya yakni tanah. adapun hubungan hukum itu dapat berupa hubungan kepemilikan kekuasaan atau kepunyaan.

-  Didalam konsep hukum Sebutan menguasai atu dikuasai dengan dimiliki ataupun kepunyaan dalam konteks yuridis mempunyai arti/makna berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berbeda pula. Arti dikuasai tidak sama dengan pengertian dimiliki. Jika kita menyebutkan tanah tersebut dikuasai atau menguasai dalam arti “ possession” makna yuridisnya adalah tanah tersebut dikuasai seseorang secara fisik dalam arti factual digarap, dihuni, namun belum tentu bahwa secara yuridis dia adalah pemilik atau yang punya tanah tersebut. Demikian juga bila menyebutkan bahwa tanah tersebut di miliki atau kepunyaan dalam arti “ Ownership” dalam pengertian juridis maka dapat diartikan bahwa tanah tersebut secara yuridis merupakan tanah milik atau kepunyaan, namun bukan berarti juga dia secara fisik menguasai tanah tersebut, karena mungkin adanya hubungan kerjasama atau kontraktual tertentu. Bentuk lain bisa juga bahwa tanah tersebut diduduki oleh orang tanpa ijin yang berhak “ okupasi”. Makna okupasi atau “accupation” lebih kepada penguasaan secara pisik atau factual tanpa diikuti hak ( right) dalam arti sah secara hukum.

-   Atas pemahaman konsep dan peraturan perundangan tentang pengertian tanah Negara dapat ditarik kesimpulan dalam tataran yuridis bahwa terdapat dua kategori tanah Negara dilihat dari asal usulnya:

1. Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah Negara bebas;

2.  Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, karena sesuatu hal atau adanya perbuatan hukum tertentu menjadi tanah Negara. Tanah bekas hak barat, tanah dengan hak atas tanah tertentu yang telah berakhir jangka waktunya, tanah yang dicabut haknya, tanah yang dilepaskan secara sukarela oleh pemiliknya.

-   Namun apabila dalam kontek tanah kas desa dengan adanya pembangunan kios oleh kepala desa, mungkin perlu dipertegas kapasitas kepala desa disini dalam kontek kapasitasnya selaku kepala pemerintahan desa atau kepala desa selaku pribadi/individu, jika pembangunan kios tersebut dalam kontek kios milik pemerintahan desa yang dana pembangunan kios menggunakan dana desa dengan menggunakan tanah kas desa dan pengelolaannnya dikelola oleh Badan usaha Milik Desa BUMD yang hasilnya pengelolaannya masuk sebagai pendapatan desa yang diperuntukan untuk kepentingan masyarakat desa dan bukan untuk kepentingan pribadi maka hal ini tentunya merupakan hal yang posistif dan perlu didukung, meskipun jika ada hal-hal lain yang tidak memenuhi ketentuan adminsitratif seperti tida adanya IMB/ surat ijin pengusaan/pengelolaan tanah maka kiranya masyarakat/perangkat desa mencari solusi penyelesaiannya dengan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten.

-   Sebaliknya jika kepala desa selaku pribadi dalam hal ini membangun kios diatas tanah kas desa atau memanfaatkan lahan di lahan yang bukan merupakan hak nya /tanpa izin/tanpa mekanisme maka dapat dikategorikan perbuatan yang melanggar hukum.

-   Sebagai gambaran terhadap Proses Pidana “Menempati Lahan Tanpa Izin” sbb :

a.   Sesuai ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang masih berlaku hingga saat ini, bahwa seseorang yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau mengganggu pihak yang berhak maka diancam pidana kurungan paling lama tiga bulan.

b.  Dalam proses hukum sesuai ketentuan ini, penting adanya bukti aktifitas seseorang menanam tanaman, atau menggarap lahan atau mendirikan bangunan/gubuk di atas lahan milik orang lain. Proses pidana menggunakan acara cepat, dimana penyidik kepolisian bertindak sekaligus sebagai penuntut dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Tunggal.

-     apakah terhadap kepala Desa bisa dikenakan pasal 424 KUHP, berkaitan dengan hal tersebut tentunya harus di teliti terlebih dahulu tentang status hukum tanah tersebut apakah merupakan tanah kas desa atau hak-hak lain yang melekat terhadap tanah tersebut yang diberikan negara (hak milik, HGB/HGU), jika status tanah tersebut merupakan tanah kas desa yang kemudian secara melawan hukum kepala desa memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi maka hal tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum.

-     Jika tanah tersebut bukan merupakan tanah desa dan merupakan tanah negara  yang kemudian yang kemudian dimanfaatkan olek kepala desa dengan tujuan kepentingan pribadi maka sesuai dengan rumusan pasal 424 KUHP, yakni : Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak hak pakai Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

-     Berdasarkan rumasan pasal tersebut harus dilihat hubungan korelasi kewenangan seseorang pejabat dengan objek tanah negara, bahwa sesuai dengan tupoksi kepala desa tidak diatur secara tegas tentang kewenangannya yang berhubungan dengan tanah negara.

-     Demikian jawaban yang bisa kami berikan, bila terdapat hal-hal yang dipandang perlu untuk dikonsultasikan lebih lanjut bapak dapat berdiskusi dengan kami di Pos pelayanan Hukum Kejaksaan Tinggi Jateng jalan pahlawan No 14-Semarang

Nama subekan
Alamat Grobogan
Pertanyaan perkenalkan nama saya subekan wartawan jawa pos radar kudus untuk wilayah kabupaten Blora. kasus Wardoyo dinas pendidikan kabupaten Blora dengan surat perintah penyidikan (Sprindik) No 14/O.3/Fd.I/05/13 tertanggal 20 Mei 2013 yang ditandatangani langsung Kejati Jateng Arnold BM Angkauw. sampai saat ini perkembangannya seperti apa ya? saya cek dan cari beberapa hari di info perkara dan saya masukkan no Sprindik ok bisa tidak muncul. Apakah sudah mendapatkan SP3 atau seperti apa. pasalnya sampai sekarang tersangka wardoyo tidak ditahan dan menjabatr menjadi kepala dinas pendidikan di kabupaten Blora.
Jawaban

Untuk Saudara Subekan bahwa Kasus Wardoyo masih jalan, hanya ada permintaan Saksi Ahli yang belum dijawab mengenai buku ke Grafika (Saksi Ahli) dan sampai sekarang SP3 tidak ada

Nama Sri Darwati
Alamat Jl.Jatisari Timur III/08 RT.03 RW.XIII Semarang
Pertanyaan Terdakwa atas nama Doni Kurniawan bin Warsit yang diduga hanya melanggar Pasal 266 KUHP mengenai"Menyuruh memberikan keterangan palsu pada Akta Autentik" (Mencari surat kehilangan di kepolisian Suradadi untuk mendapatkan Akta Duplikat Buku Nikah Milik suami yang hilang) pada tahap P21 Di Kejaksaan Slawi perlakuan saat di dalam tahanan Kejaksaan Slawi dengan kondisi tangan diborgol.Apakah sesuai menurut HAM?
Jawaban

Untuk Saudari Sri bahwa P21 berarti berkas perkara sudah lengkap dan apabila dari penyidik Kepolisian menyerahkan Tersangka dari penyidik kemungkinan di bawa ke Kejaksaan dan jika ditahan biasanya di borgol namun ketika sampai di Kejaksaan borgol di lepas saat tahap II untuk diperiksa kembali oleh Jaksa Penuntut Umum

Nama mat kaeron
Alamat Jl. Pedurungan Kidul V/40 Semarang
Pertanyaan jika sebuah perusahaan mengerjakan proyek tidak sesuai dengan kontrak / pelanggaran, tetapi yang mengerjakan bukan yang punya perusahaan (di sub / pinjam bendera) tanpa surat perjanjian secara tertulis dalam hal pinjam benderanya, ...maka yang harus kena sanksi yang melaksanakan pekerjaan atau yang punya bendera, terima kasih
Jawaban

Untuk saudara mat kaeron

dilihat kasusnya, sejauh mana pihak perusahaan mengetahui sepak terjang yang meminjam benderanya. Apakah turut menandatangani kontraknya tidak, jika ya maka dia turut bertanggung jawab karena tindakannya meminjamkan bendera tidak dibenarkan sesuai peraturan.

Nama Robbert J.P.Hillenaar
Alamat
Pertanyaan Dengan Hormat, Nomer 58/Pdt.Bdg/2013/PN.Ska No.184?Pdt/.G/2013/PN.Ska Nomor itu tidak muncul di status Perkara,,,,saya coba segala macam kombinasi tapi tidak bisa, Saya mohon tau kurang lebih berapa lama lagi,samai keputusan,,saya seorang asing dan terima teror terus dari istri,,,punya masalah imigrasi dan pensiun saya sudah di hancurkan oleh Sri Martani juga saya bener perluh bantuan sekarang terima kasih atas bantuan anda R.J.P.Hillenaar
Jawaban

Untuk Saudara R.J.P.Hillenaar 

untuk nomor tersebut diatas adalah wewenang Pengadilan Negeri dan tidak ada pada kantor kami, terima kasih

Nama hanny prasetyo
Alamat perum nambangan A 5
Pertanyaan Apabila 1 terdakwa disidang utk 2 kasus, masing2 diputus 1 th 6 bulan dan 2 tahun, saat ini telah dieksekusi bersamaan utk kedua kasus tersebut. maka hukuman badan yg dijalani bagaimana ? apakah hanya menjalani yang terlama (2 tahun) atau digabungkan (1,5 th + 2 th) ?
Jawaban

Untuk Saudara Hanny,

Maka hukuman yang harus dijalani oleh terpidana tersebut adalah keduanya atau digabungkan.

terima kasih

Nama Kiswanto
Alamat Bumi Wanamukti Blok F.3 No. 1 Sambiroto Tembalang
Pertanyaan Saya melihat secara langsung kondisi fisik sebuah laptop berstiker merek merek tertentu (sebut saja A), namun setelah stiker dilepas muncul stiker dengan nama merek (sebut saja B). 1. Apakah penggantian merek tersebut merupakan pelanggaran hukum..? 2. Jika pengadaan barang tersebut dilakukan dengan cara lelang, siapa yang bertanggung jawab ?
Jawaban

Jika memang kejadiannya seperti tersebut diatas, Anda dapat melaporkannya kepada polisi : kasus penipuan, maka yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Pimpinan/Ketua Lelang tersebut.

Nama dpac jepara LSM aliansi indonesia
Alamat : Jln. Raya Kecapi Rambutan Km 7 RT 20 RW 03 Tahunan- Jepara - Jawa Tengah - Indonesia
Pertanyaan Dengan Hormat, bagaimana seandainya ada seorang kasi intel kejaksaan mengeluarkan dokumen ( surat permohonan penanguhan)tanpa mengikuti standar operasinal prosedur seperti tertulis dalam KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 144/KMA/SKNIII/2007 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI DI PENGADILAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA. dan diketahui bahwa kasi intel tsb menyerahkan dokumen ini kepada seseorang yang mempunyai kepentingan( menguntungkan ) pada kasus ini, dan juga kepada sebuah lembaga masyarakat. sehingga mengakibatkan merugikan bagi pemohon surat penanguhan tsb. karena dalam perkara kasus ini ada dugaan konspirasi birokrasi dan LSM. Mohon kami dapat petunjuk dan arahanya, sehingga kami menemukan kasus yang demikian, kami dapat melakukan tindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Terima kasih
Jawaban

Mohon di jelaskan dalam kasus apa dan dimana serta bagaimana kasus posisinya, Nanti kami akan konfirmasi ke Kejaksaan Negeri  yang bersangkutan

Terima Kasih

Nama Agung Pribadi
Alamat jl ngesrep timur II No.15A
Pertanyaan saya Agung Pribadi mahasiswa program pascasarjana ilmu komputer Universitas Gadjah Mada saya berencana untuk melakukan riset mengenai pelanggaran UU ITE No.11 tahun 2008 di wilayah jawa tengah. data yang saya perlukan diantaranya adalah: 1. data pelanggaran UU ITE 2. jenis barang bukti yang digunakan 3. putusan pengadilan atas pelanggaran UU ITE tersebut. yang saya tanyakan, untuk memperoleh data-data tersebut, dimana saya harus mengajukan usulan riset? di pengadilan negeri ataukan bisa langsung ke kejaksaan tinggi? data tersebut digunakan hanya untuk kebutuhan riset sebagai pelengkap data thesis dan bukan untuk dipublikasikan. terima kasih Agung Pribadi
Jawaban

Diajukan saja proposal thesis/usulan riset tersebut kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah nanti akan di disposisikan kepada pejabat terkait yang mempunyai data tersebut

terima kasih

PENCARIAN PERKARA

 

TAUTAN

 
 
 
 

STATISTIK PERKARA

 

STATISTIK JAKSA & PEGAWAI

 

RENJA KEJAKSAAN RI

 

RENJA KEJATI JATENG

 

BURONAN KEJATI

Jika Anda mempunyai informasi buronan ini, Anda dapat menghubungi:

+62-24-8413985