Kegiatan » Kasus Dana Hibah, Kejati Jateng Tahan Mantan Anggota DPRD Blora

Kasus Dana Hibah, Kejati Jateng Tahan Mantan Anggota DPRD Blora

Wednesday, 02 August 2017

Kasus Dana Hibah, Kejati Jateng Tahan Mantan Anggota DPRD Blora
DITAHAN: Keempat tersangka korupsi dana hibah saat memasuki mobil tahanan Tipikor Kejati Jateng untuk selanjutnya dibawa ke LP Kedungpane Semarang.

SEMARANG – Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menahan Bakoh Santoso, mantan anggota DPRD Kabupaten Blora yang menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah program bantuan ternak sapi yang bersumber dari APBD kabupaten setempat pada 2014. “Berkas penyidikannya sudah lengkap, dilimpahkan dari Polda Jawa Tengah,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Sugeng Riyadi, di Semarang, Selasa.

Bersama dengan politikus Partai Amanat Nasional tersebut, ditahan pula tiga tersangka lain dalam perkara yang sama. Ketiga tersangka itu merupakan pegawai yang pernah berdinas di Dinas Pertanian Perkebunan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Blora, masing-masing Imam Kusaeni, Lasum, dan Dwi Arijanto.

Berkas keempat tersangka tersebut selanjutnya akan segera dilimpahkan ke penuntutan untuk dibuatkan rencana dakwaan. Bakoh Santoso ditetapkan aparat Polda Jateng sebagai tersangka dugaan korupsi dana hibah program bantuan ternak sapi yang bersumber dari APBD Kabupaten Blora.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah, Kombes Lukas Akbar Abriari mengatakan Bakoh diduga menyunat dana bantuan hibah yang diperuntukkan bagi para peternak itu. Menurut dia, terdapat sekitar 60 kelompok tani yang mendapat bantuan tersebut. Terhadap para penerima bantuan itu, tersangka meminta bagian yang besarnya bervariasi antara Rp 300.000 hingga Rp 1 juta.

Polisi juga menetapkan tiga anggota tim pengkaji penerima bantuan hibah tersebut sebagai tersangka, karena memotong dana bantuan tersebut dengan besaran 5 persen hingga 10 persen. Kerugian negara akibat tindak pidana korupsi tersebut mencapai sekitar Rp 1 miliar.

Keempat tersangka tersebut dijerat pasal 2 dan 3 UU RI No 31 tahun 1999 yang telah diubah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto pasal 55 ayat (1) KUHP. Ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Berdasarkan penghitungan Badan Pengawas Keuangan (BPK) perwakilan Jateng tanggal 19 Januari 2017, ditemukan kerugian keuangan negara akibat tindak korupsi ini sebesar Rp 1.001.800.000. Praktik dugaan korupsi ini terjadi sekitar November hingga Desember 2014. Selanjutnya keempat tersangka menjalani proses penahanan untuk 20 hari kedepan di Lembaga Permasyarakatan (LP) Kedungpane Semarang.



Kegiatan Lainnya
Friday, 15 September 2017

TP4D Kejati Jateng Minta Pembangunan RTH Bajomulyo Pati Disempurnakan

Kegiatan pekerjaan fisik Satker Pengembangan Kawasan Permukiman RTH Bajomulyo, Bendarwetan dan Kudukeras di Kecamatan Juwana . Kabupaten Pati Jawa Tengah, kemarin. Want create site...
Friday, 15 September 2017

TP4D Kejati Ukur Kembali Proyek Cipta Karya sebelum Serah Terima

PENGKURAN - Sub Tim 4 TP4D mengawal proses pengukuran kembali sebelum tahap PHO dilaksanakan.   Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins. PATI &ndash...
Friday, 15 September 2017

Sekda: TP4D Beri Ketenangan OPD Laksanakan Kegiatan

SOSIALISASI; Sosialisasi pengawalan dana desa di Kota Magelang.(foto dok) Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.   MAGELANG – Keberadaan Tim...
Friday, 15 September 2017

Wakajati Jateng: Pengawalan Dana Desa untuk Cegah Penyelewengan

SALAMI KADES: Wakajati Jateng, Priyanto saat menyalami para Kades usai menyampaikan arahan dan masukan terkait penggunaan dana desa di wilayah Kabupaten Semarang   Want create...

PENCARIAN PERKARA

 

TAUTAN

 
 
 
 

STATISTIK PERKARA

 

STATISTIK JAKSA & PEGAWAI

 

RENJA KEJAKSAAN RI

 

RENJA KEJATI JATENG

 

BURONAN KEJATI

Jika Anda mempunyai informasi buronan ini, Anda dapat menghubungi:

+62-24-8413985